Postingan

Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Demi Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta -  Usulan penundaan pemilu 2024 yang diusulkan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menuai polemik. Cak Imin merasa pesta demokrasi 5 tahunan perlu ditunda untuk kepentingan pemulihan ekonomi. Isu pemilu 2024 ditunda ini merembet dengan aspirasi terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Sejumlah parpol ikut menyatakan sikap professional dan kontra terkait masa jabatan kepala negara diperpanjang. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memberkan cara agar masa jabatan presiden bisa diperpanjang, yaitu mengubah UUD 1945. Sebab, wacana perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan UUD saat ini. Dalam pasal 7 UUD 1945 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. "Kalau anda menggunakan UUD yang berlaku saat ini yaitu tidak ada alasan secara hukum dan politik untuk menunda pemilu. Orang semua tahu menunda pemilu tujuannya tida

Partai Golkar Mengamati Kemenangan di Pemilu Ditentukan Oleh Kekuatan Individual

Jakarta -  Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, dengan sistem politik saat ini kekuatan individu dominan menentukan kemenangan di Pemilu 2024. Misalnya calon presiden dan calon anggota legislatif yang diusung partai mampu mendongkrak suara partai. "Jadi dalam situasi sekarang ini kekuatan individu-individu apakah itu sebagai calon presiden kemudian juga menjadi calon anggota DPR sangat menentukan," ujar Doli dalam diskusi daring, Jumat (11/2). Dia mencontohkan di Golkar setiap tahunnya berdasarkan survei relatif bertahan elektabilitasnya di angka 6-9 persen. Namun menurut dia, suara yang diperoleh pada Pemilu bisa meningkat akibat kekuatan caleg atau capres yang diusung. "Itu pengaruh calon-calon yang diusung Partai Golkar seperti calon anggota DPR," imbuh Ketua Komisi II DPR RI ini. Doli mengatakan, hasil ini merupakan konsekuensi sistem Pemilu yang ditetapkan yaitu proporsional terbuka. Sebelumnya Komisi II telah mengusulkan penyempurnaan sist